ISU DANA ASPIRASI ANGGOTA DPR

SBY: Tak Ada Satupun Kata Setuju Fraksi Demokrat Soal Dana Aspirasi DPR

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan partainya tidak setuju dengan dana aspirasi DPR senilai Rp 11,2 T. SBY menilai setidaknya ada lima hal yang dianggap tidak tepat dan rawan terkait dana tersebut.

"Hari ini pemberitaan pers diwarnai isu 'dana aspirasi' yang dibahas DPR RI. Sikap Fraksi PD dinilai tidak sesuai dengan sikap saya sebagai Ketum. Perlu saya tegaskan, sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai 'jatah anggaran' anggota DPR untuk dapilnya," cuit SBY seperti dikutip dalam akun @SBYudhoyono, Selasa (23/6/2015).

SBY mengatakan saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden, dirinya juga menolak 'jatah anggaran' itu. Sebab terkait dengan sistem APBN dan APBD.

"Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR dan Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat," imbuhnya.

SBY menjelaskan 5 hal itu berkaitan dengan sistem, aturan main dan governance. SBY juga menjelaskan soal pernyataan ketua Fraksi PD Edhie Baskoro yang menyatakan setuju dengan dana aspirasi tersebut.

"Saya dilapori, posisi fraksi PD hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil. Fraksi PD ingin menguji apakah implementasi UU 17/2014 tersebut tetap seperti dulu atau berbeda dan bukan jatah anggaran anggota DPR," jelasnya.

"Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya," imbuhnya.

Sebaliknya, lanjut SBY, FPD menekankan dan mengingatkan jika ada usulan pembangunan di dapil mesti diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. SBY kembali menegaskan bahwa PD akan tetap menolak dana aspirasi tersebut jika tak penuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan FPD.

"Sikap saya sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap dana aspirasi ini sama dengan ketegasan saya dulu untuk pertahankan sistem Pilkada Langsung. Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung, yang menurut saya adalah "harga mati'," ungkap SBY.

http://news.detik.com/berita/2950430/sby-tak-ada-satupun-kata-setuju-fraksi-demokrat-soal-dana-aspirasi-dpr